pariwisata kabupaten tulungagung

Ribuan Tenaga Honorer Tulungagung Ilegal

  Dibaca : 592 kali
Ribuan Tenaga Honorer Tulungagung Ilegal
Balon HUT RSUID Dr Iskak Tulungagung yang ke Satu Abad Oleh Direktur RSUD Dr Iskak, Dr Supriyanto
space ads post kiri

Pasca demonya K2 Tulungagung di Jakarta beberapa waktu lalu, berdampak pada keingintahuan masyarakat, terkait nasib tenaga honorer di Kabupaten tulungagung.

Honorer K2 Tulungagung saat berdemo di Istana negara beberapa waktu lalu

Honorer K2 Tulungagung saat berdemo di Istana negara beberapa waktu lalu

Jumlah Tenaga Honorer/sukarelawan atau apapun namanya, yang bekerja di instansi baik kantor maupun sekolah di Tulungagung, diperkirakan mencapai ribuan orang.

Namun, semuanya merupakan tenaga ilegal. Meski tidak secara terang-terangan menyebut ilegal, tetapi Badan Kepegawaian Daerah Tulungagung menganggap, keberadaan mereka selain K2, tidak terdaftar.

Kepala BKD Indah Karunia Ratri melalui Kabid Pengembangan Kepegawaian Supriyo Utomo mengatakan, hingga saat ini, tenaga Honorer yang tercatat hanyalah dari K2 yakni sebanyak 58 orang.

Kata Priyo, sesuai dengan PP 56 tahun 2012, pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah, tidak lagi mengangkat tenaga honorer sehingga, keberadaan tenaga honorer tersebut, diangkat sepihak oleh masing-masing instansi, tanpa sepengetahuan BKD.

“Kami tidak pernah mendata berapa jumlah tenaga honorer selain K2 tersebut. Yang jelas, aturan melarang adanya pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 lalu,” kata pria berkumis ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung Suharno, melalui Kasi Ketenagaan Hariyo mengaku, dinasnya tidak pernah mendata berapa jumlah tenaga honorer maupun sukarelawan, yang menyebar di SD maupun SMP, diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang.

Ia hanya mengatakan, jika ada sekolah mengangkat tenaga honorer atau sukarelawan, hal itu merupakan kebijaksanaan kepala sekolah masing-masing.

“Kami tidak pernah mendata, dan itu adalah kewenangan masing-masing sekolah, mengingat SD saja kekurangan 600 an guru,” kata pria yang akrab dipanggil Yoyok ini.

Meski demikian, dari pantauan dilapangan, satu UPT saja terdapat lebih dari 300 tenaga honorer, yang tersebar di seluruh SD. Padahal, PP 56 mengatakan, kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honorer lagi. Akankah mereka para tenaga honorer terkena PHP..??.(zul)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional