pariwisata kabupaten tulungagung

Laporkan Kades Pinggirsari ke Hukum

  Dibaca : 562 kali
Laporkan Kades Pinggirsari ke Hukum
Balon HUT RSUID Dr Iskak Tulungagung yang ke Satu Abad Oleh Direktur RSUD Dr Iskak, Dr Supriyanto
space ads post kiri

* Bupati Syahri terkait 2 Perangkat Terpilih namun Tak Kunjung Dilantik

Pemilihan perangkat Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, yang diselenggarakan pada 27 Maret 2014 lalu masih menyisakan masalah. Kedua calon terpilih yaitu, Anas Abu Said yang terpilih sebagai Kepala Dusun (Kasun) dan Lilis Farida sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) terpilih hingga kini belum juga dilantik oleh Kepala Desa Pinggirsari H. Agus Syai.

Bahkan, kedua calon perangkat desa terpilih mengajukan gugatan ke PTUN atas masalah tersebut pada 17 Juni 2015 atau setahun lebih setelah semua proses dilalui. Hasilnya, PTUN mengabulkan gugatan kedua calon perangkat Pinggirsari dengan nomor 184/G/2015/PTUN.Sby. yang ditandatangani panitera Nursyam Bagus Sudarsono SH.MM.

“Kami sudah berjuang dengan cara-cara legal bahkan cara hukum PTUN. Hasilnya gugatan kami dikabulkaan. Tapi kades tetap tak mau melantik perangkat yang nyata-nyata sebagai pemenang,” ungkap Nyoto, ayah kandung Anas di rumahnya.

Nyoto bahkan memberikan salinan copy PTUN. Amar putusan; selain mengabulkan gugatan juga kepala Desa Pinggirsari wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pengadilan serta mewajibkan pelantikan pemohon. “Putusan yang begitu terang benderang masih saja tak di jalankan, kami harus mencari keadilan ke mana lagi?,” papar Nyoto.

Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung Mashud menyarankan agar pemohon membuat lagi surat permohonan penetapan yang dilampiri putusan PTUN ke kepala desa dengan tembusan bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

“Belum, kita belum mendapatkan surat tersebut dan belum tahu bagaimana masalahnya. Sebaiknya segera kirimkan saja surat permohonan dan masalahnya ke pihak-pihak terkit dengan ditembuskan ke Ketua DPRD. Nanti pasti kami bahas dan kami panggil untuk dicarikan solusi,” ungkap Mashud.

Mengenai keterlambatan merespon masalah yang sudah terjadi hampir dua tahun, Mashud mengungkapkan bahwa formasi komisi A pasca Pileg memang berubah. “Ya, jika dulu pernah hearing, itu dengan dewan yang sudah purna. Untuk periode dewan sekarang belum ada aduan masalah tersebut. Sebaiknya segera saja dibuat suratnya,” imbuhnya.

Ditemui terpisah, kemarin (14/01) Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, masalah dua perangkat yang belum dilantik tersebut sudah kami berikan kepada camat. Camat segera meneruskan ke kepala desa agar melantiknya. Karena Putusan PTUN sudah jelas.

“Jika tetap tidak ada tindakan dari desa, maka ke dua orang tersebut boleh melaporkan kades tersebut ke ranah hukum. Nantinya hukum yang akan menindak. Dan bisa dipastikan kades tersebut bisa diberhentikan karena tidak menjalankan tugas fungsi kepala desa sekaligus melangkar sumpah janji,” ungkap Syahri Mulyo di ruang Graha Wicaksana usai rapat paripurna di DPRD Tulungagung.(val)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional