pariwisata kabupaten tulungagung

Dewan Akan Kembali Godog 8 Raperda

  Dibaca : 119 kali
Dewan Akan Kembali Godog 8 Raperda
space ads post kiri

* Merupakan Raperda Inisiatif dari Eksekutif dan Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung kembali menggelar Sidang Paripurna Pada Masa Sidang II Tahun ke II ini. Agendanya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda.

Sebanyak 8 Raperda akan digodok menjadi Perda dimana 4 diantaranya adalah Raperda inisiatif dewan dan sisanya inisiatif dari pemkab.

Pelaksanaan Sidang Paripurna tersebut digelar pada kamis (24/3) pukul 10.00 s.d 12.45 WIB. Bertempat di ruang Graha Wicaksana Gedung DPRDTulungagung.

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Serta para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

Dalam rapat paripurna tersebut disetujui tentang pembahasan 8 ranperda. Adapun yang merupakan inisiatif dari legislatif antara lain Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 3/2010 tentang pengelolaan dan penyelanggaraan pendidikan, Ranperda tentang kesejahteraan lanjut usia, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 16/ 2010 tentang pajak daerah dan Ranperda tentang dampak lalu lintas.

Sementara Raperda dari usulan eksekutif atau Pemkab adalah Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi pada UPT Kesehatan kabupaten Tulungagung,Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2010 tentang pengendalian menara, Ranperda tentang penanaman modaldan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang KepalaDesa.

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono usai acara menjelaskan, ada beberapa ranperda yang ditunda pembahasannya. Hal ini karena banyak faktor diantaranya belum adanya peraturan pemerintah yang menaungi atau ada undang-undang yang dirubah.

“Beberapa ranperda memang kita tunda karena ternyata ada yang lebih penting dan mendesak karena masuk skala prioritas, diantaranya yakni tentang pengaturan zonasi kecamatan,” kata Supriyono.

Selain itu, Supriyono menambahkan, beberapa Ranperda dianggap perlu untuk dirubah sehingga masuk dalam program Ranperda.

“Salah satunya tentang perubahan perda tentang Kepala Desa, itu harus segera dirubah, karena payung hukumnya juga berubah,” imbuhnya. (zuli)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional