pariwisata kabupaten tulungagung

Pengusaha Tuduh Pemkab Trenggalek Rampas Tanah dBelga

  Dibaca : 325 kali
Pengusaha Tuduh Pemkab Trenggalek Rampas Tanah dBelga
Balon HUT RSUID Dr Iskak Tulungagung yang ke Satu Abad Oleh Direktur RSUD Dr Iskak, Dr Supriyanto
space ads post kiri

Belum adanya titik temu antara Pemkab Tulungagung dengan pengusaha dBelga di persidangan, membuat gerah kalangan pengusaha yang mayoritas Tionghoa tersebut. Mereka tetap ngotot, mempunyai bukti kepemilikan lahan tersebut.

Hadi Pustaman, salah satu keturunan pendiri yayasan Chung wa Chang wi sekaligus salah satu dari 36 pemilik HGB mengaku, sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut masih ada sampai sekarang.

“Dulu tanahnya itu yang beli gabungan pengusaha keturunan china semua. Setelah dibangun itu sampek 3x di bangun sekolahan itu. Saya kurang tau tahun berapa. Tapi, surat-surat berdirinya Chung wa Chung wi yang dipimpin oleh 3 orang peta tanah dan bangunan. Selain itu Ranksan ai gendong. Raksan ai gendong sertifikat hak milik yayasan milik Chong wa Chong wi. Jadi, chong wa chong wi itu artinya perkumpulan dagang Tionghoa,” kata Budi.

Menurutnya, dirinya heran kenapa tiba-tiba menjadi milik pemkab. “Pak eko (Pegawai BPKAD Tulungagung, red.) bilang karena itu tidak ada yang menggunakan. Kita mohon ke surabaya dan jakarta untuk hak pengelolaan. Permohonan di kabulkan ya akhirnya seperti ini. Jadi kasarnya pemerintah merampas,” ungkapnya kesal.

Ditengah konflik ini, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tulungagung atau FKDM Rahadian Abdul Rosyid mempertanyakan status tanah.

Rosyid mengaku, dia sebagai masyarakat Tulungagung sejak lama mengetahui tanah itu sebagai milik yayasan Chung wa Chang wi atau serikat dagang masyarakat Tionghoa di Tulungagung.

Senada dengan Budi, Rosyid juga mempertanyakan bagaimana Pemkab tiba-tiba memiliki sertifikat HPL, atas tanah tersebut.

“dBelga cs itu dulu namanya Chung wa Chang wi kalau yang dipakai oleh cbm itu dulu namanya house itu, dulu namanya pengurus Chung wa Chang wi. Saya sempat menempati tempat itu. Itu direbut kesatuan AKSI pada waktu 65-66 kesatuan aksi pemuda pelajar indonesia, kesatuan aksi mahasiswa indonesia, kesatuan aksi guru indonesia,” ungkapnya.

Rosyid juga mempertanyakan dari mana pemerintah mengusai tanah tersebut. “Darimana datangnya HPL ini, atas dasar apa? ini yang saya tidak mengerti. Yang kedua yang saya tanyakan, dengan dasar apa pemerintah daerah ini mau narik sewa, sudah ada hukumnya kah?,” ujarnya.

Meski begitu, Rosyid menyayangkan adanya gugatan terkait masalah ini, Menurut Rosyid, pihak-pihak yang terkait harusnya bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik.

“Kalau nanti semua sudah jelas pak, Insyaalah Tulungagung tetep ayem tentrem. Tidak mungkin seperti ini. Cuman ya karna keadaan begini ini, sampek yang pemegang hak guna bangunan gugat. Ya sayangnya yang namanya doktor Solahuddin (kuasa hukum pengusaha dBelga- red) kok terburu menggugat itu ada apa? Ojo demen rame-rame ayem tentrem ngono lo kang. Di musyawarahkan yang baik. Ini kan belum terlambat. Kalau mau menggugat perdata macam gini, saya juga pernah menggugat perdata sampek 15 tahun belum kelar. Penak en seng ngenggoni ra nyewo ora ngaleh. Mari di musyawarahkan,” ungkapnya berharap konflik ini segera berakhir. (ang)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional